Sektor pertambangan batubara merupakan salah satu sektor penting untuk pembangunan Indonesia. Pengembangan pengusahaan pertambangan batubara secara ekonomis telah mendatangkan hasil yang cukup besar, baik sebagai pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun sebagai sumber devisa secara nasional maupun daerah. Di sisi lain, eksploitasi terhadap batubara dapat menimbulkan dampak yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, perencanaan pengelolaan lingkungan perlu dilakukan secara komprehensif dan dapat diintegrasikan dengan rencana penambangan. Penambangan dengan menggunakan metode tambang terbuka yang diterapkan di negara tropis seperti Indonesia memiliki dan memberikan tantangan yang cukup besar pada sistem operasional. Tingginya curah hujan di negara tropis dapat mempengaruhi terhadap tingginya air tambang yang harus diolah. Oleh karena itu, perencanaan pengelolaan lingkungan, terutama air tambang perlu dilakukan dengan baik agar terhindar dari kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan dan dengan tujuan sebagai konservasi sumber daya air di daerah aliran sungai.
Upaya pemerintah untuk mengurangi potensi timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan dengan mewajibkan seluruh perusahaan tambang untuk mengolah limbah yang dihasilkan dibawah baku mutu sebelum air limbah dibuang ke badan air yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, sebagai bentuk komitmen dan pemenuhan perusahaan terhadap Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusahaan pertambangan perlu merencanakan pengelolaan air tambangnya dengan baik.